MetroSurabaya mencatat masyarakat belum perlu mendaftar ke bank untuk mengikuti program rekening gratis yang sedang disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 September menegaskan program tersebut tidak akan dimulai pada 2026. Tahun ini masih digunakan untuk menyusun mekanisme, pembiayaan, sinkronisasi data, dan skema agar rekening yang dibuka nantinya benar-benar digunakan, bukan sekadar menjadi rekening dorman.
Informasi terbaru ini penting karena sejak awal September telah muncul beberapa angka dan rencana berbeda terkait program rekening massal.
Pemerintah memang ingin memperluas kepemilikan rekening bagi masyarakat, tetapi jadwal dan anggarannya belum final.
Karena itu, masyarakat sebaiknya berhati-hati apabila menemukan tautan pendaftaran atau pesan yang mengklaim rekening dan saldo Rp50 ribu sudah dapat diklaim sekarang.
Sasaran Mulai Usia 17 Tahun
Airlangga menjelaskan kelompok yang sedang dibahas mencakup masyarakat berusia 17 tahun ke atas.
Salah satu ide yang disiapkan adalah pemberian saldo awal Rp50 ribu.
Pemerintah menyebut kebutuhan dana sekitar Rp3,8 triliun untuk skema yang sedang dibicarakan tersebut.
Angka ini berbeda dari estimasi Rp11 triliun yang sempat muncul pada awal September.
Perbedaannya perlu dipahami berdasarkan perkembangan kebijakan.
Saat rencana pertama kali dibahas, Airlangga memperkirakan kebutuhan sekitar Rp11 triliun apabila target mencapai lebih dari 200 juta penduduk dengan saldo pembukaan Rp50 ribu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menegaskan nilai Rp11 triliun belum final dan anggarannya masih dihitung.
Artinya, angka terbaru tidak boleh dicampur dengan proyeksi awal seolah keduanya merupakan anggaran yang sudah disahkan.
BRI dan BSI Masuk Rencana Pelaksanaan
Pemerintah sebelumnya menyebut pembukaan rekening massal akan memanfaatkan BRI.
Khusus Aceh, BSI disiapkan karena menyesuaikan struktur layanan perbankan syariah di provinsi tersebut.
Kedua bank sudah melakukan koordinasi mengenai rencana teknis.
Aplikasi digital juga menjadi salah satu jalur yang sedang dipertimbangkan.
Pemerintah berencana menggunakan NIK sebagai basis identifikasi dan memadankan data kependudukan dengan sistem lain.
Pembahasan rekening massal berbasis NIK menunjukkan pemerintah ingin mengurangi proses manual ketika jumlah penerima sangat besar.
Namun, detail final mengenai prosedur pembukaan belum diumumkan.
Masalahnya Bukan Hanya Membuka Rekening
Membuat rekening dalam jumlah besar relatif mudah dibanding memastikan rekening tersebut tetap digunakan.
Inilah alasan pemerintah mulai membahas risiko rekening dorman.
Rekening dapat menjadi tidak aktif apabila pemilik tidak pernah menerima dana, menabung, atau melakukan transaksi.
Jika jutaan rekening hanya dibuka demi mencapai target administrasi, tujuan inklusi keuangan tidak benar-benar tercapai.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian sebelumnya mengingatkan kepemilikan akun hanya tahap awal.
Penggunaan rekening dan partisipasi ekonomi menjadi ukuran berikutnya.
Pandangan tersebut menjelaskan mengapa pemerintah sedang memikirkan program lanjutan bagi kelompok usia muda yang belum menikah dan belum tentu menerima bantuan sosial.
Rekening Bisa Dipakai untuk Penyaluran Bantuan
Salah satu manfaat yang dipertimbangkan pemerintah adalah penggunaan rekening sebagai kanal penyaluran bantuan sosial tunai.
Dengan rekening yang terhubung langsung ke identitas penerima, transfer dapat dilakukan tanpa terlalu banyak perantara.
Secara teori, mekanisme ini dapat membuat penyaluran lebih cepat dan mudah ditelusuri.
Namun, akurasi basis data menjadi syarat utama.
Nomor identitas yang benar belum tentu berarti seluruh informasi ekonomi seseorang sudah mutakhir.
Status pekerjaan, penghasilan, alamat, dan kondisi keluarga dapat berubah.
Karena itu, penggunaan rekening sebagai kanal bantuan tetap membutuhkan data penerima yang diperbarui.
KYC Tetap Wajib
Skala besar tidak berarti prinsip perbankan dapat dilewati.
Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bank tetap wajib menjalankan know your customer atau KYC.
Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui identitas nasabah dan mengurangi risiko rekening digunakan untuk penipuan, pencucian uang, maupun aktivitas ilegal lain.
Tantangannya adalah membuat proses identifikasi cukup kuat tanpa menyulitkan masyarakat yang baru pertama kali memiliki rekening.
Digitalisasi dapat membantu, tetapi akses internet dan kemampuan menggunakan aplikasi berbeda antarwilayah.
Masyarakat lanjut usia atau penduduk di daerah dengan koneksi terbatas mungkin membutuhkan jalur pelayanan lain.
Perlindungan Data Menjadi Persoalan Besar
Rencana memadukan NIK, data kependudukan, sistem pembayaran, dan rekening bank membuat keamanan data menjadi isu penting.
Jumlah data yang terlibat sangat besar.
Sistem harus memastikan informasi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan aksesnya terbatas pada pihak yang memang berwenang.
Kebocoran data dapat menghasilkan risiko mulai dari penipuan sampai pengambilalihan akun.
Karena itu, keberhasilan program tidak dapat hanya dinilai berdasarkan jumlah rekening yang berhasil dibuat.
Keamanan, kemudahan penggunaan, biaya layanan, dan perlindungan konsumen harus ikut menjadi ukuran.
Saldo Rp50 Ribu Bukan Bantuan yang Sudah Cair
Informasi mengenai rencana saldo awal mudah disalahartikan.
Sampai perkembangan 23–24 September, pemerintah masih membahas mekanismenya.
Belum ada tahap pencairan nasional.
Belum ada pula pengumuman resmi mengenai tautan pendaftaran publik untuk menerima Rp50 ribu tersebut.
Kondisi ini membuat masyarakat perlu waspada terhadap formulir tidak resmi yang meminta nomor KTP, foto identitas, PIN, atau kode OTP.
Bank maupun pemerintah tidak memerlukan PIN dan OTP milik nasabah untuk mendaftarkan bantuan.
Pelaksanaan Bergeser ke Tahun Berikutnya
Pernyataan terbaru Airlangga mengubah ekspektasi waktu yang sempat muncul pada awal September.
Saat itu pemerintah berharap skema dapat berjalan lebih cepat.
Kini pemerintah memastikan 2026 digunakan untuk persiapan.
Penundaan memberikan kesempatan memperjelas sasaran, sumber dana, prosedur identifikasi, serta bagaimana rekening akan tetap aktif setelah dibuka.
Bagi masyarakat, informasi terpenting saat ini justru sederhana: program belum dimulai.
Menunggu kanal resmi jauh lebih aman daripada mengikuti pendaftaran yang beredar tanpa sumber jelas.
Tujuan memperluas inklusi keuangan tetap mempunyai potensi besar, terutama bagi warga yang selama ini belum terhubung ke bank.
Namun, manfaat itu baru muncul apabila rekening benar-benar mudah digunakan, aman, tidak membebani pemilik dengan biaya yang tidak dipahami, dan terhubung dengan aktivitas ekonomi nyata.
